Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Special Mission Vehicles di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penempatan Modal Negara sebesar Rp 1 triliun sesuai PP no 35 tahun 2009, sebagai modal dasar ditempatkan dan disetor penuh.
Pada akhir Desember 2010, Pemerintah RI menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT PII sebesar Rp 1 triliun, merujuk pada PP No. 88/2010, sehingga total (PMN) menjadi Rp 2 triliun.
Pada tanggal 31 Desember 2010, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/ PMK. 011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No.78/2010.
PT PII juga meluncurkan dokumen Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur yang bertujuan memberikan ilustrasi tentang langkah-langkah dalam proses pemberian penjaminan infrastruktur oleh PT PII.
Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah, yang menjadi proyek pembangunan infrastruktur skema KPS pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Kementerian Keuangan RI.
Pada tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah RI meningkatkan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh PT PII melalui tambahan Penempatan Modal Negara sebesar Rp 1,5 triliun, sesuai dengan PP no 55/2011, untuk memperkuat kapasitas penjaminan PT PII menjadi total Rp 3,5 triliun.
Perseroan telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun pada tanggal 17 Desember 2012 sehingga total kapasitas penjaminan menjadi Rp 4,5 triliun.
Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari World Bank Loan senilai USD 25 juta dan implementasi Co-guarantee dengan MIGA senilai USD50 juta untuk peningkatan kapasitas penjaminan dalam rangka mendukung proyek SPAM Bandar Lampung.
Perseroan mendapatkan peringkat kredit BBB- (outlook stabil) dari Fitch Rating, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan Perseroan.
Penandatanganan MOU bersama Universitas Sriwijaya Sumatera selatan dan Universitas Hasannudin Makassar.
Penandatanganan Persetujuan Penjaminan Bersama Proyek KPS PLTU Mulut Tambang 9 & 10 oleh Menteri Keuangan R.I
PT PII meluncurkan Buku Optimisme KPS di Indonesia yang membahas mengenai infrastruktur di Indonesia, implementasi KPS dan peranan PT PII di dalam pembangunan infrastruktur.
Pada tanggal 28 Agustus 2015 telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan proyek PLTU Jawa Tengah – Batang oleh Presiden Jokowi. Proyek ini merupakan proyek infrastruktur pertama di sektor kelistrikan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijamin oleh PT PII.
PT PII telah menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan untuk proyek Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Lampung pada bulan September 2015 yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung.
PT PII melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau University Network for Infrastructure Development (UNIID) pada 16 Desember 2015 sebagai wadah bagi para akademisi untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia.
PT PII telah menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan (In Principal Approval/IPA) untuk proyek infrastruktur telekomunikasi broadband Palapa Ring paket Barat, Tengah dan Timur yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 20 November 2015
Peluncuran Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) yang digagas oleh PT PII dan para ahli di bidang infrastruktur pada rangkaian Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat yang diselenggarakan oleh PT PII pada 17 Desember 2015
PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Palapa Ring Barat (Konsorsium Moratel–Ketrosden Triasmitra) dan Perjanjian Regres dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk proyek Palapa Ring Paket Barat pada tanggal 29 Februari 2016.
PT PII dan PT Len Telekomunikasi Indonesia menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Palapa Ring Paket Tengah, serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 4 Maret 2016.
PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek jalan Tol Batang–Semarang dengan PT Jasamarga Semarang Batang, serta Perjanjian Regres dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pada Rabu 27 April 2016.
Pada tanggal 6 Juni 2016, telah dicapai tahap Financial Close untuk proyek PLTU Batang Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW dengan nilai investasi sekitar US$ 4 miliyar (~ Rp 52 Trilliun). Proyek ini telah mendapatkan penjaminan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII.
PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan Badan Usaha dan Perjanjian Regres dengan Menteri PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk 3 (tiga) ruas jalan tol, yakni Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, dan Pandaan-Malang.
Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku Badan Usaha Pelaksana. Disaat yang bersamaan, dilaksanakan juga penandatanganan Perjanjian Regres antara Gubernur Jawa Timur dengan PT PII.
PT PII menandatangani kesepakatan bersama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk saling bersinergi dalam memberikan pendampingan hukum demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pada 3 Agustus 2016 telah digelar Simposium I – University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) yang dimaksudkan untuk ajang pertemuan antara universitas-universitas terkemuka di Indonesia yang terhimpun dalam UNIID yang pendiriannya dirintis oleh PT PII untuk menjalin kerjasama untuk ikut berkontribusi kepada pengembangan infrastruktur nasional.
Senin, 25 Juli 2016, telah dilaksanakan penandatanganan Financial Close Proyek Palapa Ring Barat. Proyek ini merupakan Proyek KPBU pertama yang menggunakan Skema Pembayaran Availability Payment (AP) dan diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII.
Pada 29 September 2016 bertempat di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden RI Bapak Jokowi, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Timur Telematika dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kominfo selaku PJPK.
Pada 29 September 2016 bertempat di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden RI Bapak Jokowi, telah dilaksanakan Financial Close Proyek Palapa Ring Paket Tengah. Proyek ini telah mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT PII.
Penambahan Modal Disetor sebesar 1 triliun
(1). Cileunyi-Sumedang-Dawuan (2). Serang-Panimbang (3). Jakarta-Cikampek II Elevated (4). Krian-Legundi-Bunder-Manyar. Keempatnya ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2017, dan 2 Proyek Tol lainnya yang ditandatangani pada bulan Desember 2017 yaitu (5). Probolinggo-Banyuwangi dan (6). Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan.
Winner ASEAN Risk Award – Public Initiative Category
Pelaksanaan Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2016 oleh BPKP.
BUMN terbaik di bawah Kementerian Keuangan
Pelaksanaan Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2016Pada 29 Maret 2017 lalu, Bertempat di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan penandatanganan pencapaian Financial Close proyek Palapa Ring Paket Timur yang merupakan rangkaian proyek Palapa Ring terakhir. Acara tersebut dihadiri oleh pihak Kementerian Kominfo selaku PJPK, PT Palapa Timur Telematika selaku Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium Moratelindo, IBS dan Smart Telecom dan PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam memberikan penjaminan pemerintah serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Underwriter, Mandated Lead Arranger dan Bookrunner, sekaligus sebagai Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Agen Penampungan proyek Palapa Ring Paket Timur.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani resmi menunjuk Armand Hermawan sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Hal tersebut tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 885/KMK.06/2017 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2017.