PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama sebagai langkah strategis untuk memperkuat penerapan pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian acara Sosialisasi dan Asistensi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) se-Provinsi Bali yang diselenggarakan di Denpasar, Bali  pada Jumat (17/7). 

Adapun ruang lingkup kerja sama  tersebut meliputi penyusunan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk KPDBU maupun skema lain yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat;  kolaborasi bersama dalam hal fasilitasi dukungan lembaga donor/development partners; monitoring implementasi pembiayaan kreatif termasuk KPDBU melalui kegiatan debottlenecking, penganggaran kewajiban fiskal, dukungan dalam pengadaan lahan, keberlanjutan dukungan DPRD, dukungan penyelesaian hak regres sesuai dengan kewenangannya dan komitmen lainnya untuk keberlanjutan proyek; serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengembangan dan penerapan skema pembiayaan kreatif, termasuk KPDBU kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan lembaga pembiayaan daerah. 

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana menyampaikan bahwa kolaborasi antara PT PII dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri merupakan wujud sinergi untuk memperkuat ekosistem pembiayaan kreatif bagi pembangunan infrastruktur daerah. 

“Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengakses berbagai skema pembiayaan, termasuk KPDBU melalui penguatan kebijakan, fasilitasi, serta pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga semakin banyak proyek infrastruktur yang dapat direalisasikan secara berkelanjutan”, pungkas Andre.

Andre juga menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen PT PII dalam memperluas akses pemerintah daerah terhadap alternatif pembiayaan infrastruktur yang inovatif. “Kami optimistis akan meningkatkan kepercayaan dan minat pemerintah daerah untuk memanfaatkan skema pembiayaan kreatif dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat”, jelas Andre.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni menyampaikan bahwa sinergi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

‘Kami dari kementerian dalam negeri terus mendorong agar creative financing berjalan dari sisi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha, ini menjadi penting, karena menjawab beberapa persoalan utama pemerintah daerah”, ujar Fatoni.

Kerja sama yang berlaku selama tiga tahun ini juga diharapkan menghasilkan quick win berupa percepatan pendampingan sejumlah proyek Small Scale KPDBU, khususnya sektor Konservasi Energi pada proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) yang diharapkan dapat mempercepat implementasi pembiayaan kreatif di tingkat daerah. 

Kehadiran PT PII dalam kegiatan Sosialisasi dan Atensi KPDBU se-Provinsi Bali juga menjadi bentuk nyata komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, PT PII turut berbagi pengalaman dan praktik baik terkait pengembangan proyek KPDBU kepada para peserta yang berasal dari berbagai pemerintah daerah di Provinsi Bali.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali khususnya untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, PT PII secara aktif memberikan pendampingan terhadap sejumlah proyek infrastruktur di Kota dan Kabupaten  di wilayah Provinsi Bali melalui fasilitasi kegiatan capacity building untuk Pemda dan menjadi pelaksana fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan. Beberapa Pemerintah Daerah tingkat Kota dan Kabupaten yang saat ini sedang didampingi untuk memulai tahapan KPDBU diantaranya adalah Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Klungkung, serta Pemerintah Kabupaten Tabanan. 

Back